Kebijakan Politik Hindia Belanda abad ke-20

Pendahuluan

Abad ke 20 adalah saat dimana pemerintah hindia belanda menerapkan sistem yang sama sekali kontradikrif dengan sistem sebelumnya yaitu sistem tamam paksa yang sangat merugikan masyarakat pribumi bangsa indonesia. Bangsa indonesia banyak tertindas, kelaparan dan kebodohan menyertainya. Atas nama balas budi maka timbulah sebuah sistem yang dinamakan Politik etis, adalah sistem yang diterapkan belanda Abad XX tersebut.
Sistem ini meliputi pendidikan, irigasi dan transmigrasi, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pribumi. Yang meski pada pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem yang seharusnya menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat pribumi diselewengkan hanya utuk keuntungan pemerintah hindia belanda belanda semata.
Maka dalam makalah ini, kami kelompok pertama mata kuliah sejarah indonesia 1800-1942 akan mencoba membahas dan menguraikan tentang politik pemerintahan hindia belanda pada abad XX. Yang meski pada penulisannya kami rasakan masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, besar harapan kami agar bisa dikoreksi kesalahan dan kekurangan tersebut. Supaya bisa di ambil pelajaran untuk penulisan makalah kedepan.

a. Latar belakang perpolitikan hindia belanda abad XX

Pada permulaan abad ke 20 kebijakan pemerintahan kolonial belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar pada sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayaan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan kolonial Belanda untuk mengeksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda, dan di gantikan dengan pertanyaan-pertanyaan keperihatinan atas kesejateraan bangsa Indonesia.
Pada mulanya terjadi krisis keuangan pemerintah hindia belanda akibat perang diponegoro (1825-1830) dan perang antara belanda dan belgia (1830-1839) menyebabkan raja belanda menerima rencana yang diajukan van den bosh yang kemuadian dikenal dengan sistem tanam paksa. Menurut van den bosh, sistem ini cara paling ampuh untuk memperoleh keuntungan untuk pemerintah kolonial belanda. Namun sebaliknya tanam paksa mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat indonesia. Rakyat diwajibkan menanam tanaman yang laku mahal di pasar eropa. Akibatnya kelaparan terjadi dimana-mana, rakyat kehilangan tanah dan tertindas.
Pada tahun 1887 brooshof melakukan perjalanan keliling jawa dan Ia terkejut menyaksikan penderitaan yang dialami kaum pribumi. Kemudian Ia mengumpulkan data-data tentang itu. Ia menyampaikan imbauan kepada 12 tokoh terkemuka di belanda untuk memperlihatkan kondisi memperhatikan rakyat pribumi akibat kebijakan pemerintah belanda. Kejadian ini menimbulkan kritik dari kalangan intelektual belanda.
Pada tahun 1899 terbitlah sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ahli hukum berkebangsaan belanda yang pernah tinggal di indonesia antara tahun 1880-1897 yang berudul “Een eereschuld” (hutang kehormatan) dalam majalah De Gids. Dan hanya selang setahun setelah itu, tepatnya Pada 17 September 1901 ratu Wihelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaannya, pemerintah Belanda memiliki panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi. Yang kemudian melahirkan politik yang dikenal dengan politik Etis.

b. Kebijakan politik hindia belanda abad XX

Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa perpolitikan hindia belanda abad XX ini menganut sistem politik etis yang memiliki tiga unsur yang bertujuan untuk membalas budi kepada masyarakat pribumi yang pada sistem sebelumnya telah membuatnya amat menderita. Tiga unsur tersebut meliputi pendidikan, irigasi dan transmigrasi. Penjelasnnya sebagai berikut:

1. Pendidikan

Saat itu, sampai awal abad ke 20 M, masyarakat pribumi pada umumnya buta huruf latin. Mereka hanya mengenal huruf arab al qur’an, huruf arab melayu, atau huruf daerah. Hal ini terjadi betapa kuatnya pengaruh ulama dan pesantren sebagai lembaga pencerdas bangsa. Dalam hal ini pemerintah belanda melakukan upaya memoderenisasikan segenap perangkat penjajahan. Misalnya, mendirikan sekolah untuk pribumi yang mampu bersaing dengan pesantren. Hal ini bertujuan mematikan pengaruh ulama.
program peningkatan mutu SDM dan pengurangan jumlah buta huruf yang implikasi baiknya untuk pemerintah Belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Karena pelajar yang berkualitas dapat di jadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu tujuan Belanda melakukan Politik Etis untuk menggalih potensi masyarakat pribumi.
Pendidikan penjajahan yang digariskan snouck Hurgronie bertujuan menumbuhkan jiwa loyalitas pribumi terhadap pemerintah kolonial belanda. Untuk kepentingan itu, pelaksanaan sistem pendidikan penjajah tidak luput dari kepentingan devide and rule (pecah belah untuk dikuasai) maksudnya, dipecah belah jiwa bangsa sejak kanak-kanak melalui pembedaan pelayanan sistem pendidikan didiskriminasikan sistem tersebut atas dasar etnis dan strata sosial serta hereditas antara bangsawan dan jelata.
Golongan eropa atau generasi muda penjajah barat mendapat perlakuan istimewa, didirikanlah sekolah dasar dengan nama “Europesche Leger School (ELS)”. Di sekolah ini anak bangsawan diizinkan ikut serta. Tujuannya, memisahkan anak bangsawan agar terjauh dari pengaruh ulama.
Fungsi sekolah anak bangsawan adalah mengubah menjadi bangsawan Holland Danken (bangsawan yang berorientasikan kebelandaan) oleh karna itu, didirikan sekolah dasar yang menggunakan bahasa pengantar belanda Westersch Lager School.
Etnis Cina mendapat kesempatan tersendiri untuk membangun sekolah Hollandsch Chines School (HCS). Ambomn satu-satunya suku pribumi, mndapat perlakuan berbeda. Mereka diizinkan mendirikan sekolah khusus untuk suku ambon , Ambonsche Burger School (ABS). Sekolah-Sekolah tersebut dibangun 1818 M. Prioritas ini diberikan kepada cina karna dinilai sebagai warga negara kelas dua. Adapun ambon sebagai etnis dan serdadu yang dinilai sangat loyal kepada pemerintah kolonial belanda.
Selain itu didirikan middle onderwijs (pendidikan menengah) seperti Meer Nitgebreid Lager Ondrwijs (MULO) untuk tingkat SLTP dan untuk tingkat SLTA Algemeene Middlebare Shcool (AMS).
Untuk pendidikan tinggi (Hooger Onderwijs), bidang kesehatan School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA), bidang pengarah pradja dan jaksa Opleiding Schol Voor Indische Ambtenaran (OSVIA), sekolah tinggi warga negara Hogere Burger School (HBS), Indisch Universiteits (Universitas Indonesia), Tecnische Hoge School (THS) sekarang ITB, bidang hukum Rechts Hoge School (RHS).
Vakonderwijs (pendidikan kejuruan), berikut ini sekolah yang didirikan dalam upaya mendidik tenaga kerja yang murah dilam sistem imperialis modern. Bidang guru (Kweeks School), pertukangan (Ambach Scthool), tehik (Technisch Onderwijs), perniagaan (Handels Onderwijs), pertanian (Landbouw School), kepandaian putri (Lerge Nijverheid School Voor Meisjes). Dari data sejarah tersebut, secara sistematis penjajah berusaha mengubah pandangan masyarakat untuk mendukung penjajahannya. Namun realitasnya usaha ini berbalik menjadi bumerang. Hal ini karena proses pelaksanaannya tidak dapat melepaskan ciri penjajahannya dengan sistem diskriminasi tersebut.

2. Irigasi

Belanda terkenal ahli dalam bidang teknologi perairan. Dan belanda membuat program pembangunan dan penyempurnaan sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama dibidang pertanian dan perkebunan, serta perbaikan prasarana infrastruktur. mereka membangun jaringan irigasi yang di perlukan untuk pengairan sawah dan perkebunan. Masyarakat pribumi diberi pengetahuan teknologi modern sehingga pengairan tidak mengandalkan musim hujan saja. Namun seperti halnya sistem imigrasi belanda menyalah gunakan sistem ini hanya untuk perusahaan dan perkebunan belanda, akibatnya rakyat mengalami kerugian.

3. Transmigrasi

Proses pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Merupakan program pemerataan pendidikan Jawa dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan pegawainya, Akan tetapi kebijakan tersebut disalah gunakan untuk pemerintah Belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. selain untuk pemerantaan penduduk, tujuan Belanda adalah membuka lahan pertanian yang baru, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat Penduduk ke daerah yang penduduknya jarang, untuk membuka lahan pertanian baru.
Sistem pemindahan penduduk ini tidak dilaksanakan secara suka rela, tetapi dipaksa dan disertai poenale sanctie, yaitu suatu hukuman yang dikenakan terhadap orang yang melarikan diri dari daerah kerja paksanya.
Pemerintah Belanda mengambil keuntungan dari proses pemindahan ini hanya menjadi buruh di perkebunan milik pemerintah belanda. Kebijakan ini pada awalnya diharapkan menjadi simbiosis mutualisme, namun pada kenyataanya tidak demikian. kebijakan ini hanya menguntungkan belanda sedangkan masyarakat pribumi tertindas dan menderita.

c. Dampak politik Hindia belanda terhadap bangsa indonesia

Dalam pelaksanannya, trilogi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mempertahankan penjajahannya. Mereka beranggapan bahwa bila Indonesia merdeka, segalanya akan hilang. Maka dari itu timbul dampak-dampak yang diakibatkan oleh penerapan sistem ini. Dampak yang ditimbulkan dari politik etis tak terlepas dari positif dan negatif. Namun, satu dampak positif dari politik etis dalam bidang pendidikan adalah mencetak golongan terpelajar dan terdidik yang melahirkan pergerakan nasional.
Secara garis besar, dapat di kerucutkan mengenai dampak-damapak yang diakibatkan oleh diterapkannya politik etis ini sebagai berikut:

Dampak politik: Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali.

Dampak sosial: Lahirnya golongan terpelajar, peningkatan jumlah melek huruf, perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positifnya namun dampak negatifnya adalah kesenjangan antara golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat jelas karena bangsawan kelas atas dapat berseolah dengan baik dan langsung di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.

Ekonomi: lahirnya sistem kapitalis modern, politik liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. yang lemah dan kalah akan kalah dan tersungkur. Selain itu, muncul dan berkembangnya perusahaan swasta dan asing.

Penutup

Lahirnya politik etis diidonesia karena belanda ingin berbalas budi kepada bangsa indonesia yang telah memberikan banyak keuntungan dari hasil kekayaan alam indonesia politik ini di prakarsai oleh van deventer ketika menulis artikel yang berjudul “hutang kehormatan” yang ditrbitkan dalam de gids.
Politik hindia belanda abad XX dikenal sebagai trilogi van deventer yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
Pada dasarnya Politik etis semata-mata bukan untuk bangsa indonesia tetapi belanda juga mengambil keuntungan dari itu. Dengan kata lain politik etis hanya penghalus kata dari tanam paksa.




DAFTAR PUSTAKA

Mansyur, Ahmad, Suryanegara. 2009. Api Sejarah. Salamdani : Bandung

Riclefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Serambi. Jakarta 2007.

Id.wikipedia.org/wiki/politik_etis

rajvie.wordpress.com/2013/06/03/politik-etis-di-indonesia-pada-masa-kolonial